 |
| Ketua Komisi III, Helmi Moesim saat memimpin rapat Pansus III bersama mitra kerja. |
Padang, Rakyatterkini.com - Panitia Khusus (Pansus) bersama Komisi III DPRD Kota Padang bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang Tahun 2024.
Pembahasan berlangsung pada 11 hingga 14 Maret 2025, bersama mitra kerja Komisi III, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang, Oesman Ayub, didampingi Ketua Komisi III, Helmi Moesim, serta Manufer Putra Firdaus sebagai Wakil Ketua, dan Amril Amin, sebagai Sekretaris.
Anggota Pansus III terdiri dari Ja’far, Mukhlis, Tommy Arbi Rumengan, Rafdi, Wismar Panjaitan, Wahyu Hidayat, Yendril, Zalmadi, dan didukung oleh sekretariat Rizal Febrinal, Delvita Dewi, Tiara Dhamayanthi, A, Indrayana Lagusfar Yosar.
Dikatakan Oesman Ayub, rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan selama setahun terakhir, dengan harapan dapat memberikan gambaran bagi kinerja perangkat daerah ke depan.
Beberapa poin utama yang dibahas meliputi penyampaian program dan kegiatan, pagu anggaran, realisasi fisik dan keuangan, persentase realisasi, serta masalah yang dihadapi yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
Berdasarkan pembahasan dengan Bappeda, anggaran belanja yang direncanakan untuk Program dan Kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.476.669.352, dengan realisasi sebesar Rp13.843.271.778, atau sekitar 95,6%.
Salah satu permasalahan yang muncul adalah rendahnya realisasi anggaran, hanya 65,24%. Ini disebabkan oleh perubahan sistem pembayaran listrik dari paket menjadi berdasarkan pemakaian bulanan, yang berujung pada efisiensi.
Untuk memperbaiki situasi ini, diusulkan untuk meningkatkan solidaritas ASN di lingkungan Bappeda guna mendukung kinerja yang lebih baik.
Sementara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang juga menjadi fokus pembahasan, terutama mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang didukung anggaran sebesar Rp16.092.547.394, dengan realisasi belanja mencapai Rp15.699.442.014, atau 97,56%.
Salah satu isu utama adalah kabel-kabel yang berseliweran di pinggir jalan yang mengganggu estetika dan keamanan. Disarankan untuk mengatasi masalah ini melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemanfaatan ruang milik jalan, yang memungkinkan pemasangan tiang dan kabel untuk kepentingan umum tanpa mengganggu fungsi jalan.
Pada Dinas Lingkungan Hidup melaporkan anggaran untuk Program dan Kegiatan Tahun 2024 adalah Rp70.155.955.359, mengalami kenaikan menjadi Rp76.570.043.523, pada perubahan anggaran.
Realisasi anggaran mencapai 94,81%, dengan pendapatan yang melebihi target. Namun, masalah terkait penghargaan Adipura masih menjadi hambatan, karena ada aturan yang melarang ternak di tempat pembuangan akhir (TPA).
Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk mengurangi volume sampah dan mencegah adanya ternak di TPA.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menghadapi masalah dengan pemeliharaan barang milik daerah yang hanya tercapai 72,21% karena efisiensi anggaran pada pembayaran pajak kendaraan.
Selain itu, kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang direncanakan melalui tatap muka, diubah menjadi online (Zoom) untuk menghemat anggaran. Diusulkan agar kedepannya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa lebih solid dalam menjalankan program dan kegiatannya.
Rapat ini berfokus pada evaluasi dan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan di Kota Padang, serta mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah. (adv)
